PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK BAGI PARA PIHAK

Wilson Mandiri lieputra, zaidar zaidar, mariat zendrato

Abstract


ABSTRAK

 

PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK BAGI PARA PIHAK

 

Wilson Mandiri Lieputra*)

Zaidar, S.H, M.Hum **)

Mariati Zendrato, S.H, M.Hum ***)

 

Dalam kehidupan sekarang yang serba instan dan cepat, peran notaris dirasa sangat penting dalam interaksi hubungan manusia, terutama dalam hal jual beli antar suatu objek. Oleh karena itu, jasa seorang notaris makin diperlukan dari masa ke masa sebagai suatu pihak tengah yang menghubungkan antar pihak satu dengan pihak lainnya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, yang ditentukan oleh Undang-Undang. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep dasar peran notaris, bagaimana peran notaris dalam peralihan hak atas tanah dan bagaimana jaminan perlindungan hak bagi para pihak dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian terhadap peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah serta jaminan perlindungan hak bagi para pihak. Dari data-data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif analisis, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan.

Setelah dilakukan pembahasan diketahui bahwa konsep dasar peran notaris adalah sebagai suatu pihak tengah yang menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya yang terikat dalam suatu perjanjian. Bentuk dan tata cara notaris sebagai pihak tengah dalam suatu perjanjian adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Peran notaris dalam melakukan peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dimana setiap pihak yang ingin melakukan pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Konsep peralihan hak atas tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

 

 

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Jual Beli Tanah, Jaminan Perlindungan Hak

 

*Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.