TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 2009 (STUDI DESA PUDUN JULU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA)ABSTRAK Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 mengatur tentang prinsip-prinsip

Yosi Kristman Tarigan, SURIA Ningsih, Erna Herlinda

Abstract


ABSTRAK

 

Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Pelayanan publik menjadi sangat penting karena merupakan salah satu upaya dari pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan Negara, Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimanakah pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 tahun 2009, bagaimanakah pelaksanaan pelayanana publik di Desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan bagaimanakah hambatan  dan solusi dalam pelayanan publik di Desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dalam skripsi ini diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan analisa data menggunakan teknik analisis metode kualitatif.

Pelaksanaan pelayanan publik di Desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dengan diberikannya berbagai macam pelayanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang administrasi publik

Dengan di berlakukannya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara maupun masyarakat. Pelayanan publik di desa Pudun Julu secara umum kualitasnya cukup baik. Namun masih terdapat kelemahan seperti minimnya pengawasan kerja dan masih kurang jelas didalam memberikan prosedur pelayanan. Maka dari  itu kiranya pemerintah Desa agar berupaya memperbaiki hal tersebut dengan melakukan pembinaan kepada para penyelenggarannya dan didalam pelaksanaannya juga perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan sehingga jangan sampai ada kesan kalau pegawai berusaha mempersulit prosedur pelayanan.

 

Kata kunci       : Pelaksanaan, Pelayanan publik


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.