TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM e-KTP SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

andi wahyudi sirait, suria ningsih, boy laksamana

Abstract


TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM e-KTP SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMERINTAH KOTA

TANJUNG BALAI

*Andi Wahyudi Sirait

**Suria Ningsih, SH, M.Hum

***Boy Laksamana, SH., M.Hum

Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kota Tanjungbalai memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dalam hal administrasi kependudukan.

Permasalahan dalam penelitian tentang Implementasi progam e-KTP Pemerintah Kota Tanjungbalai setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam implememtasi program e-KTP sebagai upaya tertib administrasi.

Implementasi e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Tanjung Balai setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, belum sesuai dengan yang diharapkan dimana masih banyaknya penduduk belum mendapatkan e-KTP walaupun sudah melakukan perekaman data dan masih ditemui kendala dalam implementasi berupa rusak server, padamnya aliran listrik dan sumber daya manusia yang terbatas serta jumlah alat perekaman yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, yaitu faktor internal berupa perundang-undangan (hukum), sarana dan prasarana serta faktor eksternal yaitu masyarakat. Kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai dalam implememtasi e-KTP sebagai upaya tertib administrasi kependudukan. Kendala-kendala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam implememtasi e-KTP sebagai upaya tertib administrasi kependudukan. Yakni terjadinya kerusakan alat perekam alat perekam e-KTP, Jumlah alat perekam terbatas, Gangguan Server, Padamnya aliran Listrik dan kurang efektifnya pelayanan yang diberikan.

Pemko Tanjungbalai  hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai dalam implememtasi e-KTP sebagai upaya tertib administrasi dengan melakukan evaluasi secara berkala antara operator e-KTP dan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan.

 

Kata Kunci : Program e-KTP, Tertib Administrasi Kependudukan

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I/ Dosen Fakultas Hukum USU

*** Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.