TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KELURAHAN GANG BUNTU KECAMATAN MEDAN TIMUR

imam samudra ritonga, suria ningsih, afrita afrita

Abstract


ABSTRAK

TINJAUAN   HUKUM   ADMINISTRASI   NEGARA  TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005

DI KELURAHAN GANG BUNTU KECAMATAN MEDAN TIMUR

Imam Samudra Ritonga*)

Suria Ningsih **)

Afrita ***)

 

Kelurahan memiliki fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Pelaksanaan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting sekali dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Gang Buntu Kecamatan Medan Timur. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana  pengaturan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatifdan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.

Pengaturan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Lurah Gang Buntu Kecamatan Medan Timur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Lurah belum sepenuhnya dapat terimplementasi dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tugas dan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Lurah belum sepenuhnya dapat terimplementasi atau terlaksana dengan baik. Berdasarkan kesimpulan disaarankan perlunya peningkatan peran lurah gang Buntu dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Lurah, Penyelenggaraan Pemerintahan.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.