TINJAUAN JURIDIS KEWAJIBAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DESA BANDAR BARU DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA SESUAI DENGAN HUKUM NOMOR 6 Tahun 2014

fahmi azhari, suria ningsih, amsali sembiring

Abstract


TINJAUAN JURIDIS KEWAJIBAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DESA BANDAR BARU DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA

SESUAI DENGAN HUKUM NOMOR 6 Tahun 2014

 

ABSTRAK

 

Fahmi Azhari *

Suria Ningsih **

Amsalisyah Putra Sembiring ***

 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik, dengan memberi kesempatan lebih besar kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan juga tepat. distribusi pembangunan Isu yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan Desa Bandar Baru dalam mengelola keuangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas Kepala Desa dalam mengelola keuangan; dan hambatan yang dapat mempengaruhi penerapan kewenangan pemerintah Desa Bandar Baru dalam mengelola keuangannya.

Metode yang digunakan dalam menangani masalah-masalah dalam tesis mini ini adalah pendekatan normatif dan yuridis dengan spesifikasi analitik deskriptif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis ilmiah.

Peraturan kewenangan pemerintah Desa Bandar Baru dalam mengelola keuangan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 adalah berdasarkan rencana keuangan tahunan yang memuat pendapat, program dan kegiatan anggaran, rencana pembiayaan yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan badan konsultatif, dan disetujui. dan diberlakukan melalui peraturan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang dihasilkan sebagai layanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus dirumuskan setiap tahun dan ditetapkan dalam APBDesa. Ini berisi program pemerintah desa di tahun berjalan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam mengelola keuangan Desa Bandar Baru tercermin dalam pelaksanaan kewenangan yang sebagian didelegasikan kepada aparat desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dilakukan bersama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa Bandar Baru dalam mengelola keuangannya disebabkan oleh kurangnya pendidikan sumber daya manusia warga desa, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan, kekurangan bimbingan pemerintah.

 

Kata kunci: Kewenangan, Pemerintahan Desa, Keuangan.

 

* Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pengawas I Bidang Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Pengawas II Bidang Hukum Universitas Sumatera Utara


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.