TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HILANGNYA HAK GUNA BANGUNAN KARENA DITELANTARKAN OLEH PEMILIKNYA

rudyanto rudyanto, muhammad yamin, mariati zendrato

Abstract


ABSTRAK

 

Rudyanto*)

Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H.,M.S.,CN**)

Mariati Zendrato, S.H.,M.Hum.***)

 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik - baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Dalam kenyataanya kegiatan penelantaran tanah ini masih sangat massif.Keberadaan tanah terlantar ini jika tidak ditangani dengan penuh perhatian, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat.Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan - ketentuan yang menetapkan kriteria yang lebih jelas mengenai tanah terlantar dalam PP No. 11/2010 dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tanah terlantar ini sendiri.

Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep hak guna bangunan yang berlaku di Indonesia, bagaimana ketentuan hak guna bangunan dapat hapus akibat ditelantarkan, dan apa hubungan dan akibat hukum dari tanah yang ditelantarkan dengan hilangnya hak guna bangunan dan sebab-sebab serta penyelesaian dari konflik tanah terlantar oleh pemiliknya.

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian mengarah pada yuridis normatif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif analisis, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan.

Setelah dilakukan pembahasan diketahui bahwa konsep dasar Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Ketentuan Hak Guna Bangunan dan Hak milik dalam kaitannya dengan tanah terlantar dapat hapus sesuai UU No.5 1960 diatur dalam pasal 27 dan 40 huruf e. serta akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah yang ditelentarkan adalah adanya pemutusan hubungan hukum dengan cara tanahnya dikembalikan kepada negara antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) PP No 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

 

 

Kata Kunci : Hak  Guna Bangunan, ditelantarkan, Pemiliknya

 

*Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

* Dosen Pembimbing I

* Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.