PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYIARAN DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi di Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara)

chintya anggraeny, suria ningsih, afrita afrita

Abstract


ABSTRAK

*Chintya Anggraeny

**Suria Ningsih, SH., M.Hum

***Afrita, SH., M.Hum

 

Perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, dimana perizinan sebagai alat pengendali kegiatan masyarakat.Izin sebagai alat pemerintah yang bersifat mengatur dalam menjalankan tugas. Izin penyiaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia mengingat bahwa TVRI menjadi satu-satunya sumber informasi audiovisual pada zamannya, dimana izin penyiaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 mengenai penyelenggaraan penyiaran Publik serta Informatika Republik Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2005 dibentuk bertujuan untuk menjamin bahwa setiap setiap masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan terbuka terhadap perkembangan teknologi serta dapat meningkatkan wawasan masyarakat terhadap perkembangan zaman. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang izin pendirian penyiaran, bagaimana cara memperoleh izin pendirian penyiaran, dan aspek yang menjadi penghambat keprofesionalitasan TVRI.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penilitian hukum secara empiris yang meliputi pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis.Dalam hal pendekatan hukum normatif yakni melakukan penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan.Pendekatan ini dilakukan demi memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan secara sosiologis dilakukan demi memperoleh data primer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada pejabat instansi kantor yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu antara lain dengan reporter berita TVRI Propinsi Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa untuk memperoleh izin pendirian TVRI Propinsi Sumatra Utara harus didasarkan pada Undang-undang yang menyangkut tentang penyiaran dan harus berdasarkan saran dan pertimbangan dari beberapa Instansi mulai dari daerah sampai tingkat pusat, pendirian lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum. Dan TVRI Propinsi Sumatera Utara juga perlu perbaikan kerja kearah yang lebih baik.

Dalam mendirikan izin pendirian penyiaran harus berdasarkan Undang-undang penyiaran. Dan dalam mendirikan izin pendirian penyiaran harus memenuhi syarat dan prosedur yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan untuk TVRI perlu diadakan kinerja yang lebih baik untuk mencapai keprofesionalitasan dalam bidang penyiaran.

Kata Kunci: Perizinan Penyiaran


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.