TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG LURAH DALAM HAL PEMBUATAN E-KTP (STUDI DI KELURAHAN PADANG MATINGGI LESTARI KOTA PADANGSIDIMPUAN)

Bobby asyer, suria ningsih, Erna Herlinda

Abstract


ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG LURAH DALAM HAL PEMBUATAN E-KTP (STUDI DI KELURAHAN PADANG MATINGGI LESTARI KOTA PADANGSIDIMPUAN)

*Bobby Asyer

**SuriaNingsih, SH M. Hum

*** Erna Herlinda SH, M. Hum

Dalam usaha mewujud nyatakan pelayanan Pemerintahan yang baik, penerapan prinsip yang terkandung dalam good governance sangatlah penting. Melalui tugas pokok dan wewenang lurah dalam mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan umum dan urusan Pemerintah daerah diwilayah kerjanya dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah, Bagaimana Tinjauan umum tentang Pemerintahan Kelurahan dan E-KTP, Bagaimana pembuatan E-KTP sebagai bentuk pelayanan publik, Hambatan apa yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidimpuan.

Metode yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah Yuridis Normatif berdasar buku-buku yang terkait, yang kemudian dianalisis secara Kualitatif dan diuraikan dengan kata-kata.

Pelaksanaan E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidimpuan merupakan bagian dari Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. Lurah lebih dominan dalam menjalankan Pemerintahan diwilayah kerjanya. Adapun dokumen Kependudukan guna pengendalian Administrasi dari sisi sistem keamananan informasi berbasis teknologi database terpadu yang menghimpun data penduduk skala Nasional. Dikarenakan hanya akan ada satu nomor induk kependudukan dalam tiap kartu tanda penduduk elektronik (E- KTP).

Hambatan yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidimpuan antara lain: Masih banyaknya warga Kelurahan Padang Matingg Lestari yang belum terdata dan belum mengertinya masyarakat tentang prosedur pembuatan E-KTP. Belum siapnya sumber daya manusia, Sehingga masyarakat terlalu lama menunggu dan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika Kebijakan tersebut diterapkan.

Kata Kunci: Tugasdanwewenang, Lurah, E-ktp.

*Mahasiswa.

** Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara.

***Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.