TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN ATAS HAK MILIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KECAMATAN MEDANG DERAS

Florenshia Florenshia, Muhammad Yamin, Affan Mukti

Abstract


TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN ATAS HAK MILIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI

KECAMATAN MEDANG DERAS

Florenshia [1])

Affan Mukti,S.H.,M.hum **)

Prof.Dr.M.Yamin.,S.H.,M.hum***)

ABSTRAK

 

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut dikarenakan semua kegiatan atau aktivitas manusia pada dasarnya berhubungan dengan tanah. Dalam hal pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, Pemerintah menghadapi banyak masalah karena disini menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah yang berhadapan dengan kepentingan rakyat. Mengacu pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka pemerintah berhak untuk mengelola tanah tersebut untuk kepentingan umum. Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah Negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah- tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah dan dalam pelaksanaannya diberikanlah ganti kerugian sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 18 UUPA.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai pengadaan tanah beserta pengaturannya, kepentingan umum serta bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang dilaksanakan di tengah masyarakat dan apakah itu sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yang mengarah pada yuridis nomatif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif analisis, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan untuk kepentingan negara ataupun kepentingan swasta dengan catatan bahwa memang membawa kesejahteraan umum atau tidak merugikan masyarakat sebagai pihak yang tanahnya diambil haknya. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini juga diberikan ganti kerugian yang dapat berupa uang ataupun pemukiman kembali dan diberikan dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang paling terpenting adalah diadakannya musyawarah yang adil sehingga tidak ada unsur “paksaan” dalam pemberian ganti kerugian karena pada prakteknya sering terjadi ketidakadilan yang dirasa oleh masyarakat atas pemberian ganti kerugian oleh pemerintah.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pemberian Ganti Kerugian


[1] Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.