BEBERAPA MASALAH DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Michelle Kenly, Suria ningsih

Abstract


ABSTRAK

BEBERAPA MASALAH DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN

DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

* Michelle Kenly

**Suria Ningsih, SH, M.Hum

***Erna Herlinda, SH, M.Hum

Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berfungsi supaya pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan. Perumusan masalah adalah pengaturan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan.  Pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Pengaturan IMB di Kota Medan diatur dalam berbagai bentuk yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan. Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Medirikan Bangunan. Pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Nama, objek dan subjek retribusi IMB diatur dalam Perda No 5 Tahun 2012. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan pemberian izin dalam bentuk Surat Keputusan untuk seseorang atau badan yang ingin mendirikan bangunan, termasuk mengubah dan/atau membongkar suatu bangunan. Tim petugas lapangan untuk melihat dan mengukur bangunan yang akan diberikan SK IMB. Retribusi IMB di Kota Medan dilaksanakan dengan baik Masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan Masalah internal, antara lain Kurangnya sosialisasi. Kurang terpadunya perangkat pemerintah daerah. Sanksi hukum yang kurang tegas. Sarana dan prasarana yang ada juga masih belum memadai. Komunikasi dan Masalah eksternal antara lain Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB.

 

Kata Kunci : Beberapa Masalah Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I/Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FH USU

*** Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.