PROSEDUR PEROLEHAN PER IZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi Pada Radio MOST FM Medan)

Pratiwi Aritha Sebayang, suria ningsih, amsali sembiring

Abstract


ABSTRAK

PROSEDUR PEROLEHAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA LOKAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PENYIARAN

NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

(Studi Pada Radio Most FM Medan)

Pratiwi Arihta Sebayang*

Suria Ningsih**

Amsali Sembiring***

Manusia sebagai homo socius diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang panjang dan beraneka ragam, sejak zaman prasejarah hingga era teknologi satelit dewasa ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Tentang Penyiaran di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran? Bagaimanakah aspek – aspek yang harus dipenuhi dalam Prosedur Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasra Khususnya Pada Radio MOST FM Medan Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran? Bagaimanakah Hambatan dalam Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Lokal di Kota Medan khususnya pada Radio Most FM Medan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Pengaturan Tentang Penyiaran di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yaitu Pasal 13 Ayat (1) mengatur mengenai jasa penyiaran, yaitu terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, Pasal 13 ayat (2) mengatur mengenai penyelenggara jasa penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; Pasal 32 mengatur tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran. Pasal 33 dan 34 mengatur mengenai Perizinan. Aspek – aspek yang harus dipenuhi dalam Prosedur Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Khususnya pada Radio  Most FM Medan Berdasarkan Undang –Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran antara lain Tahap Pertama: Pembentukan Badan Hukum, Tahap Kedua: Membuat Permohonan dan Studi Kelayakan; Tahap Ketiga: Proses Verivikasi, Tahap Keempat: Proses Evaluasi Dengar Pendapat. Tahap Kelima: Rekomendasi Kelayakan, Tahap Keenam: Proses Forum Rapat Bersama, Tahap Ketujuh: Masa Uji Coba Siaran, Tahap Kedelapan: Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran,

Tahap kesembilan: Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Hambatan Dalam Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Lokal di Kota Medan khususnya Pada Radio Most FM Medan, hambatan-hambatan yang berasal dari KPI Kota Medan, Hambatan pertama adalah kurangnya dokumen oleh pemohon untuk mendirikan stasiun radio, tetapi oleh pihak pemohon tetap saja memaksa nekat untuk membuat stasiun radio. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemohon izin penyelenggaraan penyiaran. Hampir tidak ada hambatan berarti dari para pemohon izin penyiaran mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan penyiaran hanya ada beberapa hal diantaranya: Hambatan pertama untuk badan hukum, struktur organisasi. Hambatan kedua adalah kalau ada pejabat yang penting dalam proses pengurusan perizinan terutama perizinan penyiaran tidak berada di tempat atau sedang keluar untuk kepentingan tertentu, maka waktu yang ditunggu oleh pemohon terlalu lama. KPI bekerja belum optimal.

 

Kata Kunci : Perolehan Perizinan Penyiaran Radio

*Mahasiswa

**Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

***Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.