TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSEDUR PENGURUSAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL DI KABUPATEN SIMALUNGUN

een hasibuan, suria ningsih, erna Herlinda

Abstract


ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSEDUR PENGURUSAN PROGRAM PEMBAHARUAN

AGRARIA NASIONAL DI KABUPATEN SIMALUNGUN

*Een Hasibuan

**Suria Ningsih, SH, M.Hum

***Erna Herlinda, SH, M.Hum

Penyelenggaraan Program Pembaharuan Agraria Nasional ini dilaksanakan di semua Kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan ditetapkan secara berkelompok. Tanggung jawab Program Pembaharuan Agraria Nasional diserahkan kepada pimpinan daerah masing-masing yang akan nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Direktur Jenderal Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Simalungun kendala pelaksanaan Program Proyek Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Landasan Idil, yaitu Pancasila. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 dan Perubahannya. Landasan Politis, yang terdiri dari TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; Keputusan MPR-RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003; dan Pidato Politik Awal Tahun Presiden RI tanggal 31 Januari 2007. Landasan Hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang  Penghapusan Tanah-tanah PartikelirUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelaksanaan PPAN di Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 875 bidang dari 2.800 target sertipikat yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Panei, Kecamatan Jorlang Hataran, Kecamatan Raya dan Kecamatan Dolok Silau. Kendala pelaksanaan Program  Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Simalungun, Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kurangnya penerangan yang diberikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Prosedur, Pengurusan, Proyek Pembaharuan Agraria Nasional

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I / sekaligus Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum USU

*** Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum USU

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.