PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Giovanny L Peragin angin, suria Ningsih, Hemat Tarigan

Abstract


ABSTRAK

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA

MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2014 DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*Giovanny Legintha Perangin-Angin

**Suria Ningsih

***Hemat Tarigan

Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Adapun permasalahan penelitian skripsi ini ; bagaimana pengaturan dan dasar hukum pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan Kota Medan sesaui dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, bagaimana prosedur pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam prosedur pemberian izin usaha dan perdagangan Kota Medan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan hukum tertulis dan bahan hukum perpustakaan (library research) yang berkaitan dengan masalah atau materi yang sedang diteliti.

Pengaturan Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (SIUP) terdiri dari SIUP Kecil, Menengah dan SIUP Besar dengan dasar hukumnya terdiri darfi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar/Surat Keputusan Memperindag No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Pedoman Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Adapun prosedur atau proses pemberian SIUP Usaha Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari SIUP Perdagangan Kecil dan Menengah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama Menteri, sedangkan SIUP untuk Perusahaan Besar ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri dan proses pengurusannya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan syarat-syarat SIUP bagi perseorangan. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam prosedur pemberian izin usaha Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara adalah pengurusan izin berbelit-belit, terlalu lama menyita waktu dan biayanya belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), aparatur pengawasan izin tidak memadai dalam kapasitasnya, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum dalam arti luas dalam hal perizinan bidang usaha perindustrian dan perdagangan sulit untuk dapat teralisasi sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Izin, Usaha Perindustrian dan Perdagangan

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I / sekaligus Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum USU

*** Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.