TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAGUNAAN TANAH WAKAF DALAM PANDANGAN HUKUM AGRARIA

Fairly Yusmar, zaidar zaidar, Mariati Zendrato

Abstract


ABSTRAK

Fairly Yusmar*

Zaidar,S.H,M.Hum**

Mariati Zendrato,S.H,M.Hum***

Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Permasalahan dalam penelitian ini adalah  pengaturan hukum tanah wakaf di Indonesia, perwakafan hak milik tanah dalam hukum agrarian, dan akibat hukum penyalagunaan tanah wakaf ditinjau dari hukum agraria.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dipergunakan yaitu deskriptif analisis, metode mengumpulkan data-data, melalui studi kepustakaan (library research), analisis data menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

Pengaturan hukum tanah wakaf di Indonesia Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perwakafan hak milik tanah dalam hukum agraria, Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961. Akibat Hukum Penyalagunaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Agraria, Akibat hukum dari perubahan status kepemilikan harta benda wakaf yang tidak dilakukan dengan tukar menukar yaitu peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum karena peralihan tersebut bertentangan dengan UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. menurut pendapat majelis  hakim,  bahwa ditariknya  /digugatnya  seseorang  ke   Pengadilan  oleh  orang lain  karena  orang   tersebut merasa  telah  terlanggar haknya adalah merupakan hak orang tersebut untuk manarik/menggugat seseorang yang  dianggap telah melanggar haknya

Kata Kunci: Penyalagunaan, Tanah, Wakaf, Hukum Agraria


* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**   Dosen Pembimbing I

***  Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.