TINJAUAN YURIDIS ATAS KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI WUJUD LANDREFOM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KISARAN

Wanda Rizkina Balqis, Muhammad Yamin, zaidar Zaidar

Abstract


ABSTRAK

Wanda Rizkina Balqis*

Prof.Dr.Muhamad Yamin,S.H,M.S,CN.**

Zaidar,S.H,M.Hum***

Di Indonesia, masalah pertanahan merupakan persoalan yang penting. Pedoman dan tuntunan dalam pengunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agararia yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 49,serta sejumlah peraturan lain sesudahhnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Pendaftaran tanah merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah,maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kekuatan hukum pada tanah tertentu yang dihadapinya. Mulai dari letak tanah,luas tanah, dan batas-batasnya, siapa pemiliknya, serta beban-beban apa yang di atasnya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisaan ini adalah pendekatan empiris berupa,penelitiaan kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan dengan Landrefrom dan Pendaftaran Tanah pada umumnya,serta penelitian lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran  tanah  sebaagai wujud  landrefrom.Penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari studi lapangan.Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data.Penelitian ini dilakukan di Kota Kisaran.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa program landrefrom dalam pendaftaran tanah tidak lagi berjalan lancar dari hasil wawancara karena tidak adanya lagi penngarap tanah yang melaporkan hasil penguasaan tanah,karena pada masa renzim Soeharto ke Soekarno para penggarap masih wajib melaporkan hasil penguasaan tanahnya yang menjadi tanah objek landrefrom setelah mencicil lunas tanahnya selama 15 tahun,baru dapat sertifikat terhadap objek landrefrom tersebut diberikan,namun seiring berkembangnya zaman peraturan landrefrom tidak lagi berjalan semestinya,karena lemahnya undang-undang landrefrom yang tidak sesuai lagi.Seharusnya agar program-program landrefrom dalam pendaftaran tanah dapat berjalan lancar Pemerintah juga harus bisa melaksanakannya dalam wujud nyata bukan hanya dalam peraturan undang- undang saja dan masyarakat juga harus harus digerakkan agar program  landrefrom dapat berjalan dan tidak ada hamabatan-hambatan karena kurangnya dari pemerintah dan masyarakat.

 

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah,Penjabat Akta Tanah,Lanrefrom

*Mahasiswa,Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**  Dosen Pembimbing I,Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Dosen PembimbingII,Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.