Tinjauan Hukum Tentang Pelayanaan Publik Di Bidang Pertanahan (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

Yuni Agatha Sitorus, Suria Ningsih, Erna Herlida

Abstract


ABSTRAK

Tinjauan Hukum Tentang Pelayanaan Publik Di Bidang Pertanahan

(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

Yuni Agatha Sitorus *

Suria Ningsih, S.H., M.Hum **

Erna Herlinda, S.H., M.Hum ***

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan Perundang-Undangan. Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dikarenakan melibatkan kepentingan semua unsur yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar.Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik di bidang Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) yang merupakan instansi vertikal yang artinya unit layanan yang berada di bawah kementerian/lembaga pusat tetapi memiliki layanan sampai di tingkat daerah.BadanPertanahanNasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah pimpinan Kementrian.Kepala Kantor Pertanahan Kab Deli Serdang sendiri adalah dibawah pimpinan Bapak Ir. Kalvyn A. Sembiring.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan pelayanan publik di bidang pertanahan, Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang , Apa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut dan bagaimana solusi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pelayanaan publik bidang pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. penelitian yuridis normatif.Pada penelitian Yuridis Normatif itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini . Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini Pendekatan ini dilakukan demi memperoleh data sekunder.

Dengan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelayanan di Kantor Pertanahan Kab Deli Serdang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia yaitu dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010.Dimana dalam pelaksanaannya pihak kantor itu sendiri tatkala menemukan hambatan-hambatan,disinilah tugas pihak Kantor Deli Serdang untuk tetap intensif memberikan pembinaan dan pengarahan pada seluruh aparat agar dapat mengubah pola pikir agar lebih giat memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat diminimalkan sehingga konflik konflik dapat diatasi.

Kata Kunci : Pelayanan Publik , Badan Pertanahan Nasional (BPN)

*          Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**   Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.