TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG DESA MENJADI KELURAHAN

Fadillah Rahmi Tanjung, Jusmadi Sikumbang, suria ningsih

Abstract


ABSTRAK

Fadillah Rahmi Tanjung[1]

Jusmadi Sikumbang[2]

Surianingsih[3]

Dilihat dari latar belakang diubahnya bentuk pemerintahan desa menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuhan, tetapi karena tuntutan perundang-undangan (Conditio Sine Qua Non/syarat mutlak sesuai dengan tuntutan perundang-undangan), maka mau tidak mau, siap tidak siap, semua pemerintahan desa yang berada di wilayah kota harus berubah menjadi kelurahan. Perubahan yang terjadi menuju pada perbaikan tata pemerintahan perlu mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah guna meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan amanat perundang-undangan. Hal tersebut memunculkan berbagai permasalahan seperti bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur peralihan desa mejadi kelurahan, bagaimana proses perubahan status desa menjadi kelurahan, bagaimana status desa deli tua mejadi kelurahan deli tua.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis. Data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk lebih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengoptimalisasian pelayanan merupakan salah satu tujuan dari perubahan status desa menjadi kelurahan, dengan pengangkatan PNS, diharapkan aparat memiliki kualitas yang baik. Seperti halnya potensi desa yang diambil olih oleh pemerintah kota, hal ini dilakukan karena dengan diolah oleh pemerintah kota potensi ini dapat lebih dioptimalkan lebih baik.

Kata Kunci : kajian yuridis, peraturan menteri dalam negeri, desa menjadi kelurahan.


[1] Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

[2]Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

[3]Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.