TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/PK/TUN/2011 TENTANG REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAKARTA

Fika Nurul Aulia, Affan Mukti, Mariati Zendrato

Abstract


ABSTRAK

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/PK/TUN/2011 TENTANG REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAKARTA

Fika Nurul Aulia*

Affan Mukti**

Mariati Zendrato***

Reklamasi di wilayah pesisir merupakan kegiatan mengusahakan kembali wilayah pesisir agar lahan tersebut yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi kembali berguna atau lebih berguna dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan yang rawan akan terjadinya pengerusakan harus dilindungi pemanfaatannya. Menurut Pasal Pasal 2 ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) UUPA merupakan wewenang untuk melakukan penataan ruang. Termasuk melaksanakan perencanaan penataan ruang pada wilayah pesisir, dimana wilayah pesisir merupakan daerah geografis unik yaitu peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Putusan MA No.12PK/TUN/2011 melegalkan kegiatan reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta. Sangat penting mengetahui proses perizinan yang tepat atas pelaksanaan reklamasi dan status hak atas tanah atas tanah hasil reklamasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Kemudian dalam menganalisis data penelitian digunakan analisis normatif kualitatif, dimana data tersusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif hingga akhir hasilnya tertuang dalam bentuk skripsi ini. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh Pemerintah, dimana dalam rangka penyerasian pembangunan yaitu rencana tata ruang wilayah dan penatagunaan tanah perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perizinan reklamasi didahului dengan para pelaksana reklamasi menyusun perencanaan reklamasi. Diantaranya penentuan lokasi berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria No : 410-1293 tanah reklamasi dinyatakan tentang penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, dinyatakan tanah reklamasi sebagai tanah yang dikuasai oleh negara, dengan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut. Pemberian status hak atas tanah berbeda-beda sesuai dengan jenis status hak atas tanah yang ingin dilekatnya diatas tanah hasil kegiatan reklamasi tersebut. Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir pantai utara jakarta dilaksanakan atas kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan perolehan status hak atas tanah adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

 

Kata kunci : Reklamasi, Perizinan, Pemberian Hak Atas Tanah

*Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU

***Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.