TINJAUAN HUKUM ATAS POLITICAL WILL PEMERINTAH TERHADAP TANAH TERLANTAR DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN PENDAYAGUNAANNYA

Adillah Rahman, Muhammad Yamin, zaidar Zaidar

Abstract


ABSTRAK

*) Adillah Rahman

Email : adillahrahman18@gmail.com

**) Prof. Dr. M. Yamin, SH., MS., CN.

***) Zaidar, SH., M.Hum.

Tanah terlantar merupakan tanah yang telah diberi suatu hak oleh negara atau dasar penguasaan oleh pejabat yang berwenang namun tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya. Penelantaran tanah merupakan suatu bentuk ketidakadilan di masyarakat yang menghambat pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang dicita – citakan. Menyikapi hal tersebut muncul political will pemerintah mengenai tanah terlantar yang menghendaki setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Political will tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk peraturan perundang – undangan. UUPA sebagai dasar hukum tanah nasional telah mengamanatkan bahwa penelantaran tanah menjadi salah satu penyebab berkakhirnya hak atas tanah. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar berikut dengan peraturan pelaksananya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep yuridis hak – hak atas tanah dalam hukum agraria, bagaimana penertiban tanah terlantar yang ada saat ini dikaji dalam perspektif hukum agraria, dan bagaimana kehendak negara dalam melakukan pendayagunaan tanah bekas tanah terlantar jika pemiliknya adalah negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Terhadap tanah terlantar tersebut dilakukan tindakan penertiban oleh pemerintah yang terdiri atas inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, dan penetapan tanah terlantar. Setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara yang akan didayagunakan melalui program reforma agraria, alokasi program strategis negara melalui pengembangan sektor pangan, energi, dan perumahan rakyat serta melalui peruntukan cadangan negara lainnya.

 

Kata Kunci :Political Will, Tanah Terlantar, Pendayagunaan Tanah Terlantar

*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**) Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU

***) Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.