TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Gantara Eka Nanda, suria ningsih, maria maria

Abstract


TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*) Gantara Eka Nanda

**) SuriaNingsih, S.H.,M.Hum

***) Maria, S.H.,M.Hum

 

 

Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Permasalahan yang diungkapkan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara menurut Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tertib administrasi serta tertib pengelolalaan barang dan jasa juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (Field Research).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasar otonomi sehingga pemeirntah daerah harus mampu secara mandiri untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah tentu Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara harus mampu secara mandiri dalam pengelolaan tertib administrasi dan pengelolaan pengadaanbarang dan jasa yang diselenggarakan. Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang dan jasa juga harus dilaksanakan oleh pihak yang memenuhi syarat seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015.

 

 

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, good and clean governance

*)         Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Departemen Hukum Administrasi Negara, NIM : 100200043

**)       Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

***)     Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Departemen Hukum Administrasi Negara.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.