TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI KARENA HILANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI)

theresia Gabriella Crysrani Sinuraya, Muhammad Yamin, Mariati Zendrato

Abstract


ABSTRAKSI

Theresia Gabriella Crysrani Sinuraya*

Prof.Dr.Muhammad Yamin,S.H.,M.S.,C.N.**

Mariati Zendrato S.H.,M.Hum***

Pendaftaran tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang secara tegas diatur perlindungannya untuk dapat dilaksanakan, hal ini sejalan dengan maksud dan pengertian pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah ini akan menerbitkan suatu bukti hak yaitu sertipikat tanah. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa pemegang sertipikat tersebut merupakan pemegang hak atas tanah yang tertera dalam data di sertipikat tersebut. Mengingat begitu pentingnya substansi dari sertipikat tanah, maka masyarakat diwajibkan untuk menjaga serta menyimpan sertipikat tanahnya dengan baik dan aman. Kehilangan atas sertipikat tanah, dapat diberikan sertipikat pengganti sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanahnya, dapat melapor  permohonan penerbitan sertipikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional /Kantor Pertanahan setempat, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sertipikat pengganti memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama seperti sertipikat pertama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dan sosiologis, karena pembahasan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan hukum positif tertulis serta dilengkapi dengan fakta dan sumber informasi berupa hasil wawancara dan hasil data riset di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas sertipikat tanah yang hilang pada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan, bila sertipikat tanah hilang, pemegang hak dapat mengajukan permohonan sertipikat pengganti dengan memenuhi semua persyaratan dan melalui setiap tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 bulan sampai diterbitkannya sertipikat pengganti.

 

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah, Sertipikat Tanah  Pengganti.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
**Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar di Fakultas Hukum USU
***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar di Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.