PENGAWASAN PERIKLANAN DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011

Chairunnisa Rangkuti, suria ningsih, Amsali Sembiring

Abstract


ABSTRAK

PENGAWASAN PERIKLANAN DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011

 

Chairunnisa Rangkuti *

Suria Ningsih **

Amsali Sembiring ***

Periklanan adalah suatu hak yang diberikan kepada Badan atau orang/perorangan untuk menyelenggarakan/ memasang iklan dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang Bagaimana pengawasan periklanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan, bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dan Upaya penegakan hukum administrasi terkait tunggakan pembayaran pajak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu pengawasan periklanan di Kota Medan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Medan  Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame. Pelaksanaan pengawasan periklanan di Kota Medan adalah suatu proses untuk menyelenggarakan iklan dan memenuhi kewajiban-kewajiban. Ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu persyaratan dan mekanisme pengawasan. Adapun  persyaratannya adalah mengisi formulir permohonan; Pasphoto penanggungjawab berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; Fotocopy surat izin usaha perdagangan,  bagi pemohon atas nama badan yang dilegalisir; Gambar/denah Lokasi yang ditandatangani oleh pemohon dalam rangkap 3; Surat pernyataan bertanggung  jawab dari pemohon apabila terjadi segala sesuatu yang merugikan pihak lain/masyarakat yang diakibatkan atas penyelenggaraan reklame tersebut bermaterai secukupnya; surat perjanjian/kontrak kerja/surat keterangan dari pemilik produk yang akan diiklankan kepada pelaksana pemasangan perihal jumlah, ukuran dan waktu pemasangan reklame berupa umbul-umbul (jika fotocopy) dilegalisir.

 

Kata Kunci : Pengawasan, Izin, Periklanan

 




*    Mahasiswa  Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I, sekaligus Ketua Departemen Hukum Administrasi  Negara FH USU

*** Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum  USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.