PENGAWASAN PENATAAN RUANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DI KOTA MEDAN

Andreas Jonatan Siregar, Muhammad Yamin, Mariati Zendrato

Abstract


ABSTRAKSI

Andreas Jonathan Siregar*

Prof. Dr. M. Yamin Nasution, SH. MS.,CN**

Mariati Zendrato, SH. MH***

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dasar hukum penataan kota mengacu pada dasar hukum penataan ruang antara lain diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yang dalam peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.  penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya. Secara administratif bahwa unsur pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, oleh karena itu perlu disusun suatu acuan tentang pengawasan itu sendiri.

Pengawasan pelaksanaan penataan ruang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW kota Medan Tahun 2011-2031, serta Pasal 14 ayat (1) UUPA.  Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan penataan ruang antara lain tidak semua SKPD yang berkaitan dengan penataan ruang mengumpulkan laporan dengan tepat waktu, kurangnnya kemampuan dan pengetahun personil SKPD dalam hal pelaksanaan kegiatan, adanya anggapan bahwa kebijakan pemerintah selama ini belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat langsung dalam menyampaikan aspirasinya, masih banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penataan ruang yang belum memahami secara benar mengenai penataan ruang dan masih kurangnya sinergi pembangunan kegiatan penataan ruang dalam pendanaan APBD (Anggaran Penyelenggaraan Belanja Daerah). Adapun upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan penataan ruang adalah perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif.

Kata Kunci : Pengawasan, Penataan Ruang

*          Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**        Dosen Pembimbing I

***      Dosen Pembimbing II

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.