PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Rafika Dwi kurnia tanjung, Suria ningsih, Erna Herlinda

Abstract


ABSTRAK

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 3 TAHUN 2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*Rafika Dwi Kurnia Tanjung

**Suria Ningsih, SH, M.Hum

***Erna Herlinda, SH, M.Hum

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 penarikan PBB dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pengaturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan. Kendala dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan, Setiap pembayaran pajak PBB harus dibukukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Sebagai upaya untuk memudahkan ataupun melancarkan pembayaran PBB maka Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membuka rekening pada Bank Persepsi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Medan dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sulitnya menggumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, jadwal sosialisasi yang berbenturan dengan hari Kerja wajib Pajak, dan sikap acuh tak acuh masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.  Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Medan dalam menigkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan berbagai bentuk sosialisasi yaitu penyuluhan melalui media radio dan media cetak, pemasangan spanduk di tempat strategis.

 

Kata Kunci : Prosedur, Pembayaran,  Pajak Bumi Bangunan

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I/Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FH USU

*** Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum USU

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.