TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PINANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Muhammad khowariz masyah, suria ningsih, amsali Sembiring

Abstract


ABSTRAK

Muhammad Khowariz Masyah*

Suria Ningsih,S.H,M.Hum**

Amsali Sembiring,S.H,M.Hum***

 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keterkaitan hukum administrasi negara dengan aparatur sipil negara merupakan suatu kesatuan yang berjalan dengan alur yang sama. Hal ini dikarenakan subyek pelaksana dari hukum administrasi negara salah satunya adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya dengan semestinya dan sesuai dengan harapan publik. Oleh karena itu penelitian ini merupakan peninjauan hak dan kewajiban aparatur sipil negara ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara.

Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan studi literatur yang telah direview dari berbagai sumber diperoleh bahwa Pelaksanaan hak dan kewajiban ASN di kota Pinang dinilai sudah baik. Namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang memererlukan perbaikan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ASN di kota Pinang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang harus dibenahi sesegera mungkin. Sebagai contoh pelanggaran yang pernah dilakukan adalah malas bekerja yang sempat diberikan peringatan keras oleh bupati Labuhan Batu Selatan pada tanggal 17 Oktober 2016 lalu.

Penerapan sanksi pelanggaran hak dan kewajiban di kota Pinang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang mencakup sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Pemberian sanksi ini akan diberikan oleh jabatan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Diperlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di kota Pinang untuk meningkatkan pelayanan publik dan melancarkan program kerja pemerintah. Pimpinan suatu daerah seharusnya terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan secara berkesinambungan di setiap bagian atau instansi pemerintah guna mengawasi kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaiknya daerah kota Pinang meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi hak dan kewajiban ASN kepada para ASN yang ada agar dapat dipahami dengan jelas hal-hal penting terkait dengan tanggung jawab yang harus dijaga selama periode bekerja berlangsung.

 

Kata KunciASN, Hak dan Kewajiban, Hukum Administrasi Negara, Kota Pinang



*Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.