ASPEK HUKUM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN DELI SERDANG

Timoteus Banjarnahor, Muhammad Yamin, Zaidar Zaidar

Abstract


ABSTRAK

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNAN

DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN DELI SERDANG

 

Prof. Dr. M. Yamin, SH, Ms*)

Zaidar SH, M.Hum **)

TimoteusBanjarnahor ***)

 

Keberadaan UUHT ini merupakan undang-undang yang penting bagi bagi sistem hukum pertanahan, yaitu dalam rangka memberikan kepastian dalam bidang pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai agunan kredit, yang mana pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan hukum yang berlaku dan mengambil pelunasan. Hak Tanggungan sebagai jaminan atas tanah memiliki sifat yang salah satunya tidak dapat dibagi-bagi, namun pada kenyataanya dilapangan terdapat penyimpangan terhadap sifat daripada Hak Tanggungan tersebut, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2), yang merupakan dasar dalam pelaksanaan roya partial, yaitu pencoretan sebagian utang debitor, selain itu juga dalam pelaksanaan roya partial terdapat tumpang tindih peraturan antara Pasal 2 Ayat (2) dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan seperti mencari buku-buku serta karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan Roya Partial, serta melakukan wawancara kepada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adapun beberapa kesimpulan yang ingin disampaikan diantaranya; bahwa pelaksanaan Roya Partial di Kantor Pertanahan Deli Serdang sama seperti dengan kantor pertanahan lainya, serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya roya partial cukup tinggi di Kabupaten Deli Serdang, bahwa Kantor Pertanahan  Deli Serdang setelah keluarnya Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Nomor 600-494-D.IV Tanggal 8 Februari Tahun 2000, tidak bias lagi melakukan roya partial tanpa adanya klausul yang tertera dalam APHT akan mengadakan roya partial, Bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah tumpang tindihnya peraturan-peraturan mengenai roya partial, serta tidak lengkapnya syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan roya partial sehingga mengakibatkan pelaksanaan roya partial menjadi terhambat

 

Kata Kunci :Pelaksanaan Roya Partial, HakTanggungan

_______________________

*DosenPembimbing I, DosenHukum Agraria UniversitasSumateraUtara

** DosenPembimbing II, DosenHukum Agraria UniversitasSumateraUtara

*** MahasiswaFakultasHukumUniversitasSumateraUtara

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.