HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENDAFTARAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT SEACARA SISTEMATIK DI KABUPATEN DELI SERDANG

Andre Giovanni Thaslim, Muhammad Yamin, Mariati Zendrato

Abstract


ABSTRAK

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENDAFTARAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT SECARA SISTEMATIK DI KABUPATEN DELI SERDANG

Andre Giovanni Thaslim*)

Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, M.S, CN**)

Mariati Zendrato, S.H, M. Hum***)

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara terluas dan terpadat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan wilayah Negara yang sangat luas, serta ketergantungan yang tinggi akan fungsi hak atas tanah, tidak dapat dipungkiri akan banyak timbul permasalahan dalam pendaftaran tanah. Untuk menghindari sengketa dan konflik yang dapat timbul, maka perlu diselenggarakan pendaftaran tanah. Dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dalam praktek pelaksanannya, pendaftaran tanah harus mengandung asas yang sederhana, aman, mutakhir, terjangkau, dan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Dimana penelitian untuk skripsi ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer, yaitu penulis melakukan riset lapangan dengan melakukan penelitian di kantor pertanahan di Kabupaten Deli Serdang dan di kantor Notaris Kabupaten Deli Serdang, sedangkan pengumpulan sekunder dilakukan dengan mencari data kepustakaan dari peraturan perundang-undangan.

Dari hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa hambatan pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Deli Serdang datang dari 2 pihak, yaitu dari pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah efektivitas pelayanan dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang masih kurang efektif karena kurangnya tenaga kerja dan fasilitas serta fokus pemerintah yang belum menjadikan pendaftaran tanah sistematik sebuah prioritas yang harus diutamakan. Dari sudut masyarakat, prosedur pendaftaran tanah masih belum sepenuhnya dimengerti masyarakat, dan adanya tumpang tindih hak atas tanah membuat pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang terhambat.

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan sosialisasi, sedangkan upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menjalankan PRONA. Pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum tersebut harus mengandungunsur keadilan dan kemanusiaan terutama masyarakat ekonomi lemah sehingga dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. Disarankan kepada pemerintah agar dapat lebih memprioritaskan  pendaftaran tanah secara sistematik agar pendaftaran tanah seperti yang dicita-citakan oleh UUPA dapat terwujud.

 

Kata Kunci : -Pendaftaran tanah

-Hambatan-hambatan


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.