ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (Studi atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Uta

Chengsen Sipahutar, Faisal Akbar Nasution, Nazaruddin Nazaruddin

Abstract


ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

(Studi atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

ABSTRAK

Chengsen Sipahutar[1]
Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H[2]

Drs. Nazaruddin, S.H., M.A[3]

Dalam sistem pemerintahan, adanya pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomidanasasperbantuan. Urusan Pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan potensi daerah, salah satunya dalam bidang kelautan dan perikanan. Skripsi ini membahas tentang AnalisisTerhadapPelaksanaanWewenangPemerintah Daerah dalamBidangKelautan dan PerikananBerdasarkanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentangRetribusi Daerah (StudiAtasDinasKelautan Dan PerikananProvinsi Sumatera Utara).

Metode yang digunakandalamskripsiiniadalahyuridisnormatifdanpenelitianlapangan, Sumber data yang digunakandalampenelitianiniadalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer terdiri dari  Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 TentangPajak Daerah  danRetribusi Daerah;Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2013 tentangRetribusi Daerah;PeraturanGubernur Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2018 tentangTarifRetribusi Daerah). Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian, kamus, ensiklopedia, website, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kelautan dan Perikanan.

 

KewenanganPemerintah Daerah dalambidangkelautandanperikanan meliputi; pengelolaanruanglautsampaidengan 12 mil diluarminyakdan gas bumi, penerbitanizindanpemanfaatanruanglaut di bawah 12 mil diluarminyakdan gas bumi, pengelolaanpenangkapanikan di wilayahlautsampaidengan 12 mil, penerbitanizinusahaperikanantangkapuntukkapalperikananberukurandiatas 5 GT sampaidengan 30 GT, penetapanlokasipembangunan dan pengelolaanpelabuhanperikananprovinsi, penerbitanizinpengadaankapalpenangkapikandankapalpengangkutikan serta pendaftarankapalperikanandenganukuran di atas5 GT sampaidengan 30 GT. WewenangPemerintah Daerah dalambidangkelautandanperikananberdasarkanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2013 tentangRetribusi Daerah dilaksanakandenganmelakukanpemungutanretribusiizinusahaperikanankepadapemilikusahaperikanan untuk meningkatkankinerjakeuangandaerahdalammelaksanakanotonomidaerah.

 

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 TentangRetribusi Daerah.


[1]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Departemen Hukum Tata Negara

[2]Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[3]Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.