IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/X/2013)

Sutan Sorik, Mirza Nasution, Nazaruddin Nazaruddin

Abstract


IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/X/2013)

Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.

Drs. Nazaruddin, S.H., M.A.

Sutan Sorik

 

Abstrak

 

Sejak dibentuk pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki permasalahan dalam aspek pengawasan hakimnya. Terbukti dengan tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi aktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 2 Oktober  tahun 2013 dengan dugaan tindak pidana korupsi.Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dianalisis dengan Keputusan Nomor 01/MKMK/X/2013untuk menemukan jawaban secara komperhensif dan kongkret terhadap permasalahan pada penelitian ini. Dari analisis tersebut salah satu yang dapat disimpulkan adalah kebebasan hakim untuk menjalankan fungsi, kewenangan, serta kewajibannya merupakan hal yang mutlak harus dimiliki, akan tetapi demi menjamin kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi, sebagai syarat yang harus dipenuhi Hakim Konstitusi sebelum terpilih menjadi Hakim Konstitusi, yaitu: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan tetap terjaga, sehingga  kebebasan tersebut tidak disalahgunakan menjadi tameng hukum oleh hakim maka harus ada mekanisme pertanggungjawabkan setiap perbuatan hakim melalui pengawasan.Meskipun PMK Nomor 1 Tahun 2013 telah dinyatakan dicabut, akan tetapi pengaturan tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi telah diganti dan diaturdalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 dimana hanya sebatas perubahan unsur susunan anggota majelis kehormatan saja yang disesuaikan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. Dengan demikian tetap memberikan kepastian hukum  dan tidak terjadi kekosongan hukum, dan serta memberikan kejelasanPenegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedepannya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tidak terjadi lagi, serta anggapan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi secara monopolistik tidak benar-benar terjadi di Mahkamah Konstitusi.

 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013,Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.