TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SISTEM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU BERDASARKAN PP NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU DI SMP NEGERI 21 MEDAN

Sona Telaumbanua, Suria Ningsih, Boy Laksamana

Abstract


ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SISTEM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU BERDASARKAN PP NO.74 TAHUN 2008 TENTANG GURU DI SMP NEGERI 21 MEDAN
Sona Telaumbanua[1]
Suria Ningsih**
Boy Laksamana***

Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin baik pula kualitas negara tersebut.

Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan sertifikasi guru berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 di SMP Negeri 21 Medan, dan bagaimana hambatan pelaksanaan sertifikasi guru di SMP Negeri 21 Medan serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai norma – norma serta ketentuan – ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai berlakunya ketentuan hukum telah ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala – gejala lainnya serta didukung dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama Pengaturan tentang sistem pelaksanaan setifikasi guru terdapat di beberapa Peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Kedua, Pelaksanaan sertifikasi guru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru terbagi menjadi 2 yaitu Sertifikasi dalam jabatan dan . Sertifikasi Pra Jabatan. Ketiga Permasalahan dalam sertifikasi guru yang terjadi di SMP Negeri 21 Medan terbagi menjadi Permasalahan Umum dan Permasalahan Khusus.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Sertifikasi


[1] Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**  Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU

***Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.