PENERAPAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KARO (PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH)

Sothya Marcdisa Ginting, Suria Ningsih, Erna Herlinda

Abstract


 

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN

OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KARO

(PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH)

Sothya Marcdisa Br. Ginting*

Suria Ningsih**

Erna Herlinda***

 

Untuk mengimplemantasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi. Namun bagaimanapun dalam pelaksanaan implementasi peraturan tersebut di Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pastilah terdapat hambatan yang dihadapi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Landasan Hukum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Indonesia, Bagaimanakah Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalamPenyelenggaraanOtonomi Daerah di KabupatenKarosertaApakahHambatandalamPelaksanaanPemerintahan Yang Baik (Good Governance) dansolusinya.

Penelitianhukumpadaskripsiinimenggunakanmetodepenelitianyuridisnormatifdanbersifatdeskriptif.Bahanhukumdalamskripsiinimenggunakanbahanhukum primer, sekunderdantersier.Cara pengumpulanbahanatau data dalampenelitianinidilakukanmelaluiStudikepustakaandanStudilapangan.Metodeanalisa data yang dipakaidalampenelitianiniadalahmetodeanalisakualitatifyaituanalisis data non statistik yang disesuaikandengan data yang akandikumpulkan.

Hambatan-hambatan yang dihadapiPemerintahKabupatenKarodalammelakukanrestrukturisasiorganisasiperangkatdaerahdapatdilihatdaribeberapafaktoryaituantara lain: FaktorKeuanganatauAnggaran, faktorsumberdayamanusiaatauaparaturpemerintahdaerah, danFaktorPeraturanPerundang-undangan.  Solusi yang paling utamauntukmewujudkanreformasibirokrasi di pemerintahandaerahsangattergantungpadapolitical will dankomitmendarikepaladaerahsebagaipimpinantertinggipelaksanaanbirokrasi di daerah. Sebaikapapunperaturan- peraturan yang menjadidasarpenyelenggaraanpemerintahan di daerahtanpaadanyapolitical will dankomitmendarikepaladaerahmakareformasibirokrasiuntukmewujudkangood governance akansulituntukdiwujudkan.

 

Kata Kunci: Good Governance, Otonomi Daerah, KabupatenKaro, Perangkat Daerah


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.