PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Pemerintah Kota Medan)

Dandy Prayogi Susilo, Suria Ningsih, Afrita Afrita

Abstract


ABSTRAK

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Studi Pemerintah Kota Medan)

Dandy Prayogi Susilo *

Suria Ningsih**

Afrita ***

Perusahaan peternakan merupakan suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan izin usaha peternakan di Kota Medan, prosedur dalam pemberian izin usaha peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2004 dan kendala dalam pemberian izin usaha peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

Pengaturan izin usaha peternakan di Kota Medan adalah UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Perternakan, Perda Kota No. 23 Tahun 2009 tentang Larangan Usaha Ternak Berkaki Empat dan Perda Kota Medan No. 22 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan. Prosedur Dalam Pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2004 antara lain: mengajukan permohonan rekomendasi kepada walikota/bupati dengan syarat-syarat. Mengisi formulir surat rekomendasi yang ditujukan untuk walikota/bupati setempat. Mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunandengan cara mengisi formulir surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada walikota/bupati dengan Cq. Kepala dinas permukiman, disertai dengan persyaratan dokumen yang diperlukan. Mengajukan Permohonan Izin Gangguan. Kendala dalam pemberian izin usaha peternakan berdasarkan Perda Medan Nomor 8 Tahun 2004 adalah hambatan di dalam Instansi Dinas Peternakan adalah hambatan yang ditemui oleh Dinas Peternakan Kota Medan dalam melakukan pemberian Izin usaha Peternakan yang berasal dari faktor instansi Dinas Petenakan itu sendiri. Kendala yang dihadapi di luar instansi Dinas Peternakan Kota Medan adalah pada saat Dinas mengahadapi para usaha ternak maupun masyarakat setempat. Salah satu hambatan terbesar Dinas Peternakan Kota Medan adalah tingkat kesadaran masyarakat atau para usaha ternak dalam menerapkan peraturan yang ada khususnya Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Peternakan, masyarakat Kota Medan.

Kesimpulan bahwa pengaturan izin usaha peternakan di Kota Medan adalah UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Perternakan, Perda Kota No. 23 Tahun 2009 tentang Larangan Usaha Ternak Berkaki Empat dan Perda Kota Medan No. 22 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan. Disarankan Dinas Peternakan Kota Medan untuk dapat lebih memahami tentang isi dari Perda No. 8 Tahun 2004 tersebut agar untuk lebih mudah dalam menyampaian sosialisasi kepada masyarakat

Kata Kunci : Prosedur Pemberian Izin Usaha Peternakan

*Mahasiswa

** Dosen Pembimbing I,

***Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.