TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015

Fransiskus Rudi Gunawan, Suria Ningsih, Erna Herlinda

Abstract


ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 1 TAHUN 2015

Fransiskus Rudi Gunawan*)

Suria Ningsih, SH, M.Hum**)

Erna Herlinda, SH., M.Hum ***)

Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor bagi pendapatan daerah dinilai cukup tinggi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pembayaran pajak kendaraan bermotor.Untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara.Untuk mengetahui kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan Studi lapangan (field research) serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak kendaraaan bermotor.Namun baru-baru ini ada terobosan baru untuk pembayaran PKB. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi akan mengoperasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem drivethru dan online. Layanan ini untuk menyederhanakan sekaligus memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan.Kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara, antara lain ekonomi, ketidaktertiban para wajib pajak, ketidaktelitian petugas, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, ketidak lengkapan identitas wajib pajak dan kesalahan teknis dalam pelayanan serta banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor

 

Kata Kunci :Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah

Fransiskus Rudi Gunawan*) Mahasiswa

Suria Ningsih, SH, M.Hum**)Dosen Pembimbing I

Erna Herlinda, SH., M.Hum***) Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.