FUNGSI LEGISLASI DPRD (SUATU KAJIAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2009 – 2014)

Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Faisal Akbar Nasution, Nazaruddin Nazaruddin

Abstract


FUNGSI LEGISLASI DPRD

(SUATU KAJIAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2009 – 2014)

ABSTRAK

Dyna Sri Wahyuni Hasibuan *

Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.Hum **

Drs. Nazaruddin, SH.,MA***

 

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah provinsi dari 34 daerah provinsi  yang ada di Republik Indonesia. Sebagai salah satu daerah provinsi, tentu mempunyai struktur pemerintahan daerah yang sama dengan daerah-daerah provinsi lainnya di Indonesia, yaitu adanya pemerintah daerah dan lembaga perwakilan rakyat  daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi legislasi DPRD diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yang dilengkapi dengan adanya hak inisiatif yaitu hak mengajukan rancangan peraturan daerah,hak amandemen(usul perubahan peraturan ),hak budget (anggaran). DPRD memiliki kewenangan yang besar dalam pembentukan Perda yang ditentukan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Proses dan mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014  yang diwujudkan dalam pembentukan Perda sesuai dengan proses dan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku  tetapi hanya menghasilkan 38 Perda dan hanya 4 Perda yang berasal dari inisiatif DPRD. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu; Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi sering berubah – rubah sehingga sulit membuat Prolegda dengan jangka waktu yang panjang, anggaran pembuatan perda yang minim, sulitnya memperoleh data yang diperlukan, kurangnya partisipasi masyarakat sebagai stake holder, dan menganggap pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakat melalui dinas – dinas terkait. Namun, ada beberapa faktor yang mendukung yaitu ; adanya reses sebagai wadah untuk sosialisasi, studi banding, pelatihan untuk membekali anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 – 2014, dan adanya sekretaris DPRD bagian hukum dan perundang – undangan yang membantu DPRD melaksanakan fungsi legislasinya.

 

Kata kunci : Fungsi legislasi, DPRD, Provinsi Sumatera Utara

*Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  UniversitasSumatera Utara

***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas SumateraUtara


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.