ANALISIS KEBERADAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

David Julianus Saruksuk, Faisal Akbar Nasution, Yusrin Nazief

Abstract


ABSTRAKSI

David Julianus Saruksuk* Faisal Akbar Nasution** Yusrin***

Keberadaan mahkamah partai politik atau sebutan lain dalam suatu partai di Indonesia diakui dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik). Menurut Pasal 32 UU Partai Politik menyebutkan bahwa mahkamah partai politik berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai politik. Penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Keputusan mahkamah partai politik tidak boleh diubah, baik oleh pimpinan partai politik maupun oleh pemerintah, terutama hal yang berkenaan dengan kepengurusan. Tetapi realita dalam pelaksanaan cenderung tidak maksimal dijalankan. Terlebih lagi putusan dari Mahkamah Partai baru bisa dihasilkan kurang lebih dua tahun terhitung dari pelaksanaannya. Hal ini menjadi sebuah kontradiksi dari penjelasan mengenai Pasal 32 UU Partai Politik bahwa selambat-lambatnya penyelesaian internal diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Hal ini juga terjadi pada partai-partai yang mempunyai permasalahan internal didalamnya, terlebih lagi ada yang sama sekali tidak melewati proses mekanisme Mahkamah Partai dan langsung diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga menimbulkan kontradiksi dengan perintah yang diamanatkan dalam UU Partai Politik.

Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai keberadaan mahkamah partai politik di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik sesuai amanat dalam UU Partai Politik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang melihat tentang isi dan peraturan atau undang-undang yang ada dengan menggunakan data hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber datanya.

Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik telah diperkuat pelembagaannya dengan putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI yang membenarkan setiap perselisihan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah partai politik dan pengadilan tidak akan memproses setiap sengketa internal partai politik apabila belum melalui mekanisme penyelesaian dalam mahkamah partai politik.

 

 

Kata Kunci : Mahkamah Partai Politik, Keberadaan Mahkamah Partai, Perselisihan Internal Partai

 




*Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.