PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI PERDA NO. 31 TAHUN 1993)

Cynthia ayulia arsyad, suria ningsih, jusmadi sikumbang

Abstract


ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi fenomena perkotaan merupakan persoalan yang dimunculkan oleh persoalan lain yang lebih besar yaitu kemiskinan. PKL hanya merupakan akses dari kemiskinan di perkotaan, yang justru merupakan upaya bertahan hidup warga kota dari kemiskinan tersebut. Dari situasi kemiskinan ini kemudian timbul PKL sebagai upaya survival masyarakat kota yang semakin kehilangan pilihan hidup. Dengan menjadi PKL, mencoba untuk bertahan di dalam pergerakan ekonomi kota.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat berjualan?Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemko Medan Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki? Apa hambatan pelaksanaan perda nomor 31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagaimana pemakaian tempat berjualan ditinjau dari aspek hukum administrasi negara Bertalian dengan rumusan masalah yang dikaji, dan hukum sebagai kaidah atau norma, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative.

Dari hasil penelitian diperoleh sebagai akibat dari keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menimbulkan berbagai gangguan kehidupan kota, seperti gangguan kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993.Upaya Yang Dilakukan Pemko Medan Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki. Ketentuan dalam beberapa pasal pada Perda No 31 Tahun 1993 terkesan kaku dan berpihak hanya pada pemerintah kota seperti yang terlihat dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Stand, kios atau bangunan Pemerintah Daerah baik yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan PKL ini adalah belum adannya anggaran atau dana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Medan. Dinas Koperasi Dan Sektor Informal Kota Medan telah mengajukan rancangan anggaran kepada DPRD kota Medan dan sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari DPRD kota Medan.

 

Kata Kunci : Pemakaian Tempat Berjualan

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.