TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENADAHANTERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (PURBAKALA) DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.B/1994/PN.Kab.MKD)

ANDRY AGASI, Edi Yunara, Syafruddin Hasibuan

Abstract


ABSTRAK

Andry Agasi Sitohang*

Edi Yunara**

Syafruddin Sulung***

Tindak Pidana Pencurian  adalah  perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Masyarakat zaman kini masih banyak yang belum sadar mengenai pentingnya benda sejarah, ini juga dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut. Hal Hal mengenai benda sejarah dan sebagainya sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.Namun maraknya kasus pencurian benda prasejarah yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan hukum mengenai pencurian benda prasejarah di Indonesia, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya menjadi salah satu alasan Penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum tentang Pencurian Benda Prasejarah(Purbakala) di Negara Indonesia” Padahal ada begitu banyak manfaat dari benda benda sejarah tersebut, salah satu nya menambah ilmu pengetahuan mengenai masa lampau, dan juga sejarah adalah sebuah identitas, dimana negara yg peduli akan sejarahnya adalah negara yang sukses.

 

Untuk dapat menerangkan mengenai rumusan masalah tersebut, dalam penulisan ini Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif(Yuridis Normatif). Teknik pengumpulan data sesuai dengan metodenya yaitu library resources yang berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan melalui kepustakaan, dan juga media elektronik online untuk mendapatkan informasi lebih yang mungkin tidak didapat dari buku-buku atau dokumen lain.Analisis data yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan hukum tersebut diatas adalah metode analisis kualitatif .

 

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, terlebih dahulu harus dipenuhi 3 (tiga) unsur antara lain adanya kemampuan bertanggungawab, tidak adanya unsur kesengajaan atau culpa, dan juga tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam penelitian ini, pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui alat alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan melihat unsur unsur pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan dakwaan yang dirasa tepat oleh Majelis Hakim dimana unsur-unsur dari surat dakwaan tersebut terpenuhi seutuhnya.


* Mahasiswa fakultas Hukum universitas Sumatera utara

**Dosen Pembimbing I

***Dosen Pembimbing II


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.