TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI HASIL LINGKUNGAN TANPA SURAT IZIN (Studi Putusan Negeri Stabat Nomor. 412/Pid.B/LH/2017/PN.Stb)

Ayu Mega Utami

Abstract


Crime of Petroleum Mining Results of the Environment
Without a License
(Study of Stabat's Domestic Decision Number. 412 / Pid.B / LH / 2017 / PN.Stb)


ABSTRAC

Ayu Mega Utami, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra[*]

 

Oil and Gas are strategically non-renewable natural resources controlled by the state and are vital commodities that play an important role in supplying industrial raw materials to meet domestic energy needs, and producing important foreign exchange, then the management needs to be done as optimal as possible so that it can be utilized for the maximum prosperity and welfare of the people. Formulation of the problem in the writing of this thesis criminal provisions relating to criminal acts of oil and gas mining, agreements the exploitation of oil and gas mining in the development of a valid legislation, and the application of laws against perpetrators of natural oil mining criminal acts without environmental permits (Case Study of Stabat's Domestic Decision No. 412 / Pid.B / LH / 2017 / PN. STB). as for the purpose of writing to know a statutory regulation governing oil and gas mining criminal acts and oil and gas mining criminal offenses without a permit (Case Study of Stabat's Domestic Decision No. 412 / Pid.B / LH / 2017 / PN.STB). This type of research used in writing this thesis is a legal / normative research.The regulation of criminal acts on oil and gas mining is regulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The definition of oil and natural gas in accordance with the sound Article 1 paragraph 1 is the result of a natural process in the form of hydrocarbons which under atmospheric pressure and temperature conditions in the form of a liquid or solid phase, including asphalt, mineral wax or ozokerite, and the obtained bitumen and mining process, but not coal or other solid hydrocarbon deposits obtained from activities not related to oil and gas business activities. Oil and gas mining criminal acts without a permit or oil and gas mining permit or commonly referred to as (IUP Migas) are contained in Article 53 letter (a) of Law No. 22 of 2001 which reads processing as referred to in Article 23 without a Processing Business Permit shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah).

 

 

Keywords: Mining Crimes, Petroleum, License

 


Tindak Pidana Pertambangan Minyak Bumi Hasil Lingkugan

Tanpa Surat Izin

(Studi Putusan Negeri Stabat Nomor. 412/Pid.B/LH/2017/PN.Stb)

ABSTRAK

Ayu Mega Utami, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra*

 

 

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perumusan masalah dalam penulisa skripsi ini ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi, perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dalam perkembangan suatu perundang-undangan yang berlaku, dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak bumi hasl lingkungan tanpa surat izin ( Studi Kasus Putusan Negeri Stabat No. 412/Pid.B/LH/2017/PN.STB). adapun tujuan penulisan untuk mengetahui suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi dan tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa surat izin (Studi Kasus Putusan Negeri Stabat No. 412/Pid.B/LH/2017/PN.STB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan penelitian hukum/normatif. Pengaturan tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengertian tentang minyak dan gas bumi sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak batu bara atau endapat hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa surat izin atau surat izin usaha pertambangan migas atau biasa disebut dengan (IUP Migas) terdapat dalam Pasal 53 huruf (a) UU No. 22 tahun 2001 yang berbunyi pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).[2]

 

 

Kata kunci : Tindak Pidana Pertambangan, Minyak Bumi, Surat Izin


[*]Department of Criminal Law, Faculty of Law, University Sumatra Utara, Medan, Indonesia

*         Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.