ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

KIKI NOVELITA SIMANUNGKALIT

Abstract


ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

ABSTRAK

Kiki Novelita Simanungkalit, Syafruddin Kalo, Syafruddin Sulung

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. Cyber (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Melalui internet manusia melakukan banyak kegiatan lewat internet yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Dampak yang ditimbulkan adalah dimana seseorang bernama Wilsen Chandra Als.A.SEN melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Rita. Karena itu perlu dibahas untuk mengetahui lebih jauh tentang tindak pidana pencemaran nama baik ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, bagaimana perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE, dan bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping itu diatur juga dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE adalah didalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 dan 311 sedangkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP diatur mengenai pencemaran nama baik didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN.MDN pelaku mengalami masa percobaan penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

 

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik

ANALYSIS OF CRIMINAL FALLING OF CRIMINAL FOLLOWING ACTIVITIES OF GOOD THROUGH SOCIAL MEDIA

(Medan District Court Decision No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn)

ABSTRACT

 

Kiki NovelitaSimanungkalit, SyafruddinKalo, SyafruddinSulung

 

Information and communication technology has developed so rapidly. Cyber ​​(computer) has given birth to the internet which brings new phenomena in the field of mass media. The mass media revolution has given birth to new media which can be called social media. Through the internet, humans carry out many activities through the internet which in turn lead to a crime called cyber crime or crime through the internet network. The impact is that someone named Wilsen Chandra Als.A.SEN commits defamation of Rita. Because it needs to be discussed to find out more about this crime of defamation. The problem in this thesis is how the legal regulation of defamation in Indonesia, how to compare the provisions of criminal defamation according to the Criminal Code and ITE Law, and how the application of criminal defamation law through social media in the Medan District Court No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn. The research method used in this thesis is normative juridical which is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, namely the inventory of regulations referring to the norms contained in legislation. In discussing these problems, it can be concluded that the legal regulation of criminal defamation is regulated in Act Number 19 of 2016 concerning amendment to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in addition to that it is also regulated in the Criminal Code and Laws Number 40 of 1999 concerning the Press. Comparison of criminal defamation provisions according to the Criminal Code and ITE Law is that in the Criminal Code of defamation or contempt is regulated in Articles 310 and 311 while in the Information and Electronic Transaction Act which is a special regulation of the Criminal Code governs defamation in Article 27 paragraph (paragraph 3) ITE Law. The application of the law against the perpetrators of defamation in Medan District Court No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn has not been implemented properly. The sanctions provided are not commensurate with the suffering suffered by the victim so they have not provided a sense of justice.

 

Keywords: Criminal Enforcement, Criminal Actors, Defamation

 

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.