ANALISIS JURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.642/Pid.B/2009/PN.Medan

Abstract

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah  bentuk  modern  dari  perbudakan  manusia.

Perdagangan  orang juga merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dari

pelanggaran harkat dan martabat manusia. Makanya tindak pidana perdagangan di

Indonesia  telah  menjadi perhatian  khusus  bagi  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini

disebabkan perdagangan orang di Indonesia dilakukan dengan terorganisasi oleh

pelakunya sehingga menyulitkan  aparat  penegak  hukum  untuk  mengungkap

tindak pidana perdagangan orang ini.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan

tentang  tindak  pidana perdagangan  orang dalam  peraturan  perundang-udangan.

Peraturan tentang perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  dan  dijadikan

sebagai  alat  untuk  menganalisis Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor

1642/Pid.B/2009 PN.Mdn.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-

Undang No.  21  Tahun  2007  merupakan peraturan  khusus  (Lex specialis)  dari

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perdagangan

orang adalah salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perdagangan

Orang adalah  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,

pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan,  penculikan,

penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,

penyalahgunaan

kekerasan,  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau  memberi  bayaran  atau

manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang  kendali

atas  orang lain  tersebut, baik  yang dilakukan  di dalam  negara maupun  di  luar

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi